DISEMINASI PERBUB KELITBANGAN, RENCANA INDUK KELITBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Pemerintah Kota Indramayu Melalui Bappeda Kabupaten Indramayu Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah menggelar Rapat Diseminasi Perbub Kelitbangan, Rencana Induk Kelitbangan dan Inovasi Daerah bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Indramayu. Senin, 23 September 2019. Acara di buka secara resmi oleh Kepala Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu WAWANG IRAWAN, SH.MH.

Rapat Diseminasi Perbub Kelitbangan Rencana Induk Kelitbangan dan Inovasi Daerah kali ini bertema PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KELITBANGAN DAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU. Dalam Kesempatan kali ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah WAWANG IRAWAN SH.MH Menyampaikan bahwa Dinamika perubahan pada tingkat regional dan nasional memberikan dampak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Menghadapi perubahan tersebut membutuhkan seperangkat kebijakan yang tepat, guna mendongkrak daya saing daerah melalui inovasi daerah. Inovasi yang berupa proses, mekanisme ataupun produk didapat dari hasil kelitbangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga menghasilkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam meningkatkan daya saing daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat. Diseminasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang Rencana Induk Kelitbangan, Perbup sinergitas kelitbangan, dan penguatan inovasi daerah Kabupaten Indramayu dalam rangka penguatan peran dan fungsi kelitbangan dan sistem inovasi daerah.

Workshop Kelitbangan dilaksanakan bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang fungsi kelitbangan dan inovasi daerah dengan narasumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ristek Dikti, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah wajib membentuk badan penelitian dan pengembangan, sebagaimana diamanatkan dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang termaktub pada pasal 219 huruf e yang menegaskan keberadaan organisasi perangkat daerah yang berbentuk badan litbang untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Nantinya badan litbang tersebutlah yang menyelenggarakan kebijakan inovasi daerah baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Saat ini merupakan momentum yang tepat dalam mendukung revitalisasi Badan Penelitian dan Pengembangan. Revitalisasi tersebut dengan mengikutsertakan agenda kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, pengoperasian, penerapan dan evaluasi kebijakan yang disebut 7 kegiatan kelitbangan utama. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi kegiatan utama pada Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementarian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sehingga tersedianya pembaharuan dan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah.