Pemkab Indramayu Akan Bentuk Lembaga Irigasi Pertanian

INDRMAYU – Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berencana membentuk lembaga yang akan menangani langsung sistem irigasi pertanian. Hal ini menjadi indikator dalam upaya meningkatkan produktivitas padi di tanah Bumi Wiralodra ini

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indramayu Wawang Irawan mengatakan, pembentukan lembaga pengairan itu bernama Komisi Irigasi (Komir) yang bertugas mengelola saluran irigasi pertanian sekunder dan tersier menjadi lebih baik dan maksimal.

“Komir Indramayu nantinya akan bertugas mengelola saluran irigasi pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan air bagi para petani di sejumlah wilayah di Indramayu,” kata dia saat memberikan sambutan kegiatan Workshop Revitalisasi Komisi Irigasi (Komir) tingkat Kabupaten Indramayu, Senin (19/8/2019) di Aula BAPPEDA Indramayu.

Wawang menjelaskan, dasar hukum pembentukan Komir Kabupaten Indramayu telah diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Untuk membagi sub-bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, untuk mewujudkan hasil pertanian yang baik dan mampu menyejahterakan para petani.

Ia berencana, dengan terbentuknya komposisi anggota Komir Indramayu yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) serta Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dalam waktu dekat ini akan melakukan konsolidasi sekaligus mengusulkan pembuatan Surat Keputusan (SK) kemudian meminta dilantik langsung oleh Bupati Indramayu.

“Segera kita konsolidasikan agar pembentukan Komir Indramayu ini segera terwujud. Ke depan kita mengusulkan pembuatan SK sekaligus pelantikannya secara langsung melalui Bupati Indramayu,” papar dia.

Wawang melanjutkan, ketika sudah resmi dibentuk, Komir Indramayu dapat segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik tentang program pembangunan irigasi maupun peningkatan kapasitas air irigasi untuk para petani.

Runita, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mengatakan, dengan luas lahan sawah Kabupaten Indramayu yang mencapai  116.675 hektare, maka untuk mengairi lahan sawah milik petani melalui saluran air irigasi pertanian  dianggap belum mampu. “Karena kewenangan dan kebijakan suplai air masih di tangan pemerintah pusat, yakni Waduk Jatiluhur dan Bendungan Rentang,” papar dia.

Untuk itu, dengan pembentukan Komisi Irigasi Indramayu tersebut, maka masyarakat petani akan jelas untuk mengadu ke mana ketika kekurangan air pada musim tanam gadu.

“Komisi irigasi dalam waktu dekat akan dibentuk dan semoga dilantik oleh Bupati Indramayu. Ke depannya keberadaan Komir Indramayu akan memberikan pencerahan dan menangani langsung masyarakat petani ketika mengadu kekurangan air,” pungkas dia. (M.Toyib/Diskominfo Indramayu)