Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pengoordinasian perencanaan
pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan,
lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan
kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan
informatika, statistik, dan persandian;
b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman,
pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik,
dan persandian;
c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
perangkat daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan,
lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan
persandian;
d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan
dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi
dan informatika, statistik, dan persandian;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD, dan APBD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan,

  • 25 –

lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan
persandian;
f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan,
lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan
persandian;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman,
pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik,
dan persandian;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan
provinsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan,
perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup,
komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan,
perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup,
komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan,
perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup,
komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
k. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan,
lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas
dan fungsinya.