Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
(1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang.
(2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pengoordinasian perencanaan
pembangunan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan,
kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga,
kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,
kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan
masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan,
pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan,
pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;
b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang ketenteraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik,
perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan,
kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja,
transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
perangkat daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan,
kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat
DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan
olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi,
kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
– 14 –

d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD
bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga,
kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD, dan APBD bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik,
perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan,
kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja,
transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan,
kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat
DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan
olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi,
kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan
politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan,
kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja,
transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan
provinsi bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga,
kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan
– 15 –

pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga,
kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga,
kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;
k. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan,
kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat
DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan
olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi,
kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas
dan fungsinya.