Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian
(1) Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2) Kepala Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang koperasi,
usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan
perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber
daya mineral, keuangan, dan penanaman modal.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
– 20 –

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang
koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan,
kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan,
energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan,
pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya
mineral, keuangan, dan penanaman modal;
c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
perangkat daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan,
pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral,
keuangan, dan penanaman modal;
d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian,
perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman
modal;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD, dan APBD bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan,
pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral,
keuangan, dan penanaman modal;
f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan,
pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral,
keuangan, dan penanaman modal;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang koperasi, usaha kecil
dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan,
pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya
mineral, keuangan, dan penanaman modal;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan
provinsi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian,
perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman
modal;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian,
perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman
modal;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian,
perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman
modal;
– 21 –

k. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan,
pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral,
keuangan, dan penanaman modal;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas
dan fungsinya.