Hadir dalam Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu Juga Menerima Penghargaan Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Tahun Anggaran 2024

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN INDRAMAYU – Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu, CH. Iin Indrayati, didampingi oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Sukasa dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Suhartati, menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 pada Rabu (24/01/2024) di The Trans Luxury Hotel Bandung. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat M. Taufiq B Santoso mewakili Pj. Gubernur Jawa Barat memberikan sambutan sekaligus membuka Forum  Konsultasi Publik RKPD Tahun 2025.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Taufiq menyampaikan Tema Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025, yaitu Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat. Taufiq juga menyampaikan terkait Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, di antaranya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi, serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

Selanjutnya, Kepala Bappeda Jawa Barat, Iendra Sofyan, memberikan informasi perencanaan yang akan dilaksanakan di Jawa Barat pada Tahun 2025 dan Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif (IP2K) TA. 2025 dengan beberapa tema yang sudah ditetapkan.

Selain agenda FKP, dilaksanakan juga Penyerahan Penghargaan Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Tahun Anggaran 2024 kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam penghargaan ini, Kabupaten Indramayu meraih Juara Terbaik 3 dalam kategori Pengurangan Wilayah Kantung Kemiskinan se-Jawa Barat. Penghargaan ini menjadi bukti konkret atas upaya dan inovasi Kabupaten Indramayu dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Jawa Barat. (Sekre. 01/2024)