BAPPEDA-LITBANG KAB. INDRAMAYU – Keberhasilan pembangunan dapat terlihat dari capaian indikator kinerja Perangkat Daerah. Kinerja Perangkat Daerah diukur dari capaian target dan sasaran yang disusun pada saat proses perencanaan oleh Perangkat Daerah. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan melalui ketercapaian indikator kinerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Rencana. Pengendalian dan Evaluasi dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam perencanaan.
Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2023, bertempat di Aula Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu.
Dalam paparannya, Kepala Bidang PPE, Sukasa, S.Sos., M.Eng., M.Sc., mewakili Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu menyampaikan pentingnya peran pengendalian dan evaluasi. Menurutnya, pengendalian dan evaluasi bukan sekedar dokumen laporan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi bahan untuk penyusunan kerangka pendanaan Perangkat Daerah berdasarkan capaian indikator kinerjanya masing-masing. Lebih lanjut disampaikan pencapaian indikator makro Kabupaten Indramayu Tahun 2022 sebagai berikut:
1. Target peningkatan IPM sebesar 67,32 terealisasi sebesar 68,55 sehingga capaiannya sebesar 101,82%
2. Target penurunan tingkat kemiskinan sebesar 12,08% terealisasi 12,77, capaiannya sebesar 94,29%.
3. Target peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,55% terealisasi 2,88 maka capaiannya sebesar 185,22%.
4. Target peningkatan pendapatan per kapita sebesar Rp. 9.499 terealisasi sebesar Rp. 10.166 sehingga capaiannya 107.02%, dan
5. Target Indeks Gini Ratio sebesar 0,317 terealisasi sebesar 0,300 maka capaiannya 105,36%.
Adapun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama adalah Sekretariat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informartika, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Perikanan dan Kelautan.
Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini diharapkan pada Perangkat Daerah agar dapat mengisi format secara lengkap dan tepat waktu sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran berdasarkan laporan pengendalian dan evaluasi. (Bidang PPE. 03/2023)