BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN INDRAMAYU – Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dengan fokus utama pada “Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Indramayu.” Acara ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu untuk periode tahun 2025-2045.
FGD ini merupakan kegiatan yang penting dilaksanakan mengingat tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 12,13%. Untuk itu, diperlukan adanya langkah strategis dalam upaya percepatan pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu.
Dengan adanya diskusi ini diharapkan dapat mengurai benang kusut kemiskinan agar mendapat solusi atas masalah kemiskinan yang dihadapi. Adapun tujuan dari diskusi ini adalah untuk menyamakan interpretasi atau pemahaman terhadap kemiskinan, menyamakan implementasi atau gerak langkah dalam upaya pengurangan angka kemiskinan, menyusun rekomendasi kebijakan yang akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam upaya pengurangan angka kemiskinan yang dilakukan secara bersama-sama (stakeholders).
Diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda-Litbang pada Selasa, 12 Desember 2023, dihadiri oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kepala Bappeda-Litbang, memimpin acara yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Sukasa. Narasumber utama pada FGD ini adalah Didin Tajudin dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan Statistisi Ahli Ahli Madya, serta Sana Damarhita, Statistisi Ahli Muda BPS.
Didin Tajudin menyampaikan paparannya mengenai implementasi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, untuk mengatasi masalah ini, perlu diperkuat sektor pendidikan, pemerataan infrastruktur, peningkatan bantuan sosial di bidang pendidikan, penyediaan sarana transportasi massal, dan peningkatan upah layak bagi tenaga pendidik. Didin menekankan bahwa upaya ini harus bersifat holistik dan melibatkan berbagai sektor untuk memberikan dampak positif yang signifikan.
Sementara itu, Sana Damarhita membahas indikator kemiskinan dan ketimpangan. Menurutnya, kemiskinan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan Kabupaten Indramayu. Sana menyarankan agar program penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan. Ia menekankan pentingnya mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat kapasitas penduduk miskin guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
Diskusi ini menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi konkrit dalam RPJPD Kabupaten Indramayu untuk tahun 2025-2045. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dan ahli di bidang statistik, diharapkan rencana pembangunan yang disusun akan lebih terarah dan berdaya guna dalam menangani permasalahan kemiskinan di Kabupaten Indramayu. (PPE. 12/2023)